Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

Menemukan 87 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/KMA /SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan

Download file:

Perma Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/ SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim

Download file:

Perma Nomor 7 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Download file:

Perma Nomor 6 Tahun 2016.pdf

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM

2016

Peraturan Mahkamah Agung NO. 6, BN. 2015 No. 762, jdih.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tanggal 7 Oktober 2015, proses pengadaan Hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Hakim;
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958); 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tanggal 7 Oktober 2015;
berisi tentang pengertian-pengertian; perencanaan kebutuhan tenaga hakim; tahapan pengadaan hakim

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2016.
7 halaman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perma Nomor 5 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut

SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya mengenai peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum

Download file:

Perma Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Acara dan Peradilan Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Diubah dengan

Perma No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Download file:

Perma Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Prosedur Mediasi di Pengadilan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Perma No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Mencabut

Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06.PR.07.02 Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02 Tahun 1999 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Download file:

PerMA_07_2015.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perma Nomor 6 Tahun 2015.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT