Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

berisi tentang pengertian-pengertian; perencanaan kebutuhan tenaga hakim; tahapan pengadaan hakim

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim

T.E.U.

Indonesia, Mahkamah Agung

Nomor

Bentuk

Peraturan Mahkamah Agung

Bentuk Singkat

Perma

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

11 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

19 Mei 2016

Tanggal Berlaku

19 Mei 2016

Sumber

BN. 2015 No. 762, jdih.mahkamahagung.go.id

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Mahkamah Agung

Bidang

Halaman ini telah diakses 2014 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perma Nomor 6 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM
2016
Peraturan Mahkamah Agung NO. 6, BN. 2015 No. 762, jdih.mahkamahagung.go.id
Peraturan Mahkamah Agung TENTANG Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tanggal 7 Oktober 2015, proses pengadaan Hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Hakim; : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958); 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tanggal 7 Oktober 2015; berisi tentang pengertian-pengertian; perencanaan kebutuhan tenaga hakim; tahapan pengadaan hakim
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2016. 7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521