Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1954

Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Download :
UU Nomor 21 Tahun 1997_.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 2009

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Download :
UU Nomor 47 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2000

Rahasia Dagang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
UU Nomor 30 Tahun 2000.pdf

Abstrak

rahasia-dagang

2000

Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 2000/ No. 242, TLN NO. 4044, LL SETNEG : 8 HLM

Undang-undang (UU) tentang Rahasia Dagang

ABSTRAK:

bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual; bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement an Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
1. KETENTUAN UMUM 2. LINGKUP RAHASIA DAGANG 3. HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG 4. PENGALIHAN HAK DAN LISENSI 5. BIAYA 6. PENYELESAIAN SENGKETA 7. PELANGGARAN RAHASIA DAGANG 8. PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PIDANA 10. KETENTUAN LAIN-LAIN 11. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000.
-
Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
14

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2016

Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 16 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PENGESAHAN-PARI-AGREEMEnt-TO-THE-UNITED-nation-FRAMEWORK-CONVENTION-ON-CLIMATE-CHANGE

2016

Undang-undang (UU) NO. 16, LN.2016/NO.204, TLN NO.5939, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)

ABSTRAK:

bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,bahwa perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif
Pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanj ian Internasional
PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATION FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
26 halaman

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 4 Tahun 1958 tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1)
PP No. 14 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 54) dan Penetapan Peraturan No. 4 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 15) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 69)
PP No. 4 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Presiden. Perdana Menteri Dan Menteri-Menteri Republik Indonesia Serikat
PP No. 26 Tahun 1950 tentang Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Kedudukan-Keuangan-Presiden- Wakil- Presiden- dan- Pejabat- Yang- Menjalankan- Pekerjaan- Jabatan- Presiden- Republik- Indonesia

1959

Undang-undang (UU) NO. 11, LN. 1959 No. 34 , TLN NO. 1767, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia

ABSTRAK:

a.bahwa gaji, biaya perjalanan, biayapenginapan dan lain-laintunjangan bagi Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yangmenjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia (sebagaiyang dimaksud dalam Undang-undang No. 29 tahun 1957), kinimasih diatur dalam pelbagai Peraturan Pemerintah;b.bahwa dianggap perlu untuk menyusun semua ketentuan yangberhubungan dengan kedudukan keuangan jabatan-pejabat tersebutdalam suatu Undang-undang;
a.Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 15);b.Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun1950 No. 68),c.Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun1957 No. 23),d.Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun1958 No. 7).e.Pasal-pasal 54 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia; f.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957No. 101)
Tentang jumlah gaji Presiden dan Wakil Presiden. Tentang tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga. Tentang pembiayaan keperluan rumah tangga,rumah kediaman dan alat kendaraan. Biaya-biaya yang berhubungan denganjabatan Presiden dan Wakil Presiden Tentang biaya kematian Tentang gaji, pembiayaan keperluan rumah tangga,biayaperjalanan, biaya penginapan dan lain-laintunjangan bagi Pejabatyang menjalankanpekerjaan jabatan Presiden.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 1959.
-
-
9

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1962

Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1961

APBN BUMN

Download :
UU Nomor 19 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1997

Penyiaran

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Download :
UU Nomor 24 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2012

Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.