Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,016 detik

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1972.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1971

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1971.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1959

Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 3 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-MALAKA-PROVINSI-NUSA-TENGGARA-TIMUR

2013

Undang-undang (UU) NO. 3, LN.2013/No. 18, TLN No. 5396, LL SETNEG: 15 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK:

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Belu pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Belu, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2012.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Malaka di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
-
-
15 halaman

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1997

Pengadilan Anak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pengadilan Anak

1997

Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1997/ No. 3, TLN NO. 3668, LL SETNEG : 23 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengadilan Anak

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman; UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Dalam UU ini diatur mengenai pengaturan pengadilan Anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: a) mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh; b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja; atau c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1998.
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010.
Penjelasan : 40 hlm.

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1978

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1978.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Mencabut :

UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
UU No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 3 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1991

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991

APBN

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1991.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1953

Pembukaan Apotik

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1953.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 1972. Dengan berlakunya UU ini, maka dicabut: UU Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi dan UU Nomor 5 Prps. Tahun 1965 Tentang Gerakan Nasional Transmigrasi.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 1971. UU ini mencabut UU No. 24 Prp. tahun 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1977.