Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.899 peraturan dalam 0,013 detik

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mencabut

UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Download file:

UU Nomor 28 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Mobilisasi dan Demobilisasi

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Mencabut

UU No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Mencabut

UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang

Download file:

UU Nomor 26 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Diubah dengan

UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Mencabut

UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Download file:

UU Nomor 25 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penyiaran

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Download file:

UU Nomor 24 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mencabut

UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Download file:

UU Nomor 23 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Narkotika

Abstrak

Narkotika

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mencabut

UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Download file:

UU Nomor 21 Tahun 1997_.pdf

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Abstrak

APBN PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

UU Nomor 20 Tahun 1997.pdf

Penerimaan-negara-bukan-pajak

1997

Undang-undang (UU) NO. 20, LN. 1997, LL SETNEG : 18 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

ABSTRAK:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan negara; 3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968.
Arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara; b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia; d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997.
-
-
18

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Mencabut

UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)" Sebagai Undang-Undang

Download file:

UU Nomor 19 Tahun 1997.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 1998.