Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.808 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1997

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1969

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 20 Tahun 1960 tentang Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952
UU No. 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1955

Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1955.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2014

Keinsinyuran

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2014.pdf

Abstrak

keinsinyuran

2014

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2014/No. 61, TLN No. 5520, LL SETNEG: 28 HLM

Undang-undang (UU) tentang Keinsinyuran

ABSTRAK:

bahwa keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan pelindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; bahwa untuk ketahanan nasional dalam tatanan global, penyelenggaraan keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan riset, percepatan penambahan jumlah insinyur yang sejajar dengan negara teknologi maju, peningkatan minat pada pendidikan teknik, dan peningkatan mutu insinyur profesional; bahwa saat ini belum ada pengaturan yang terintegrasi mengenai penyelenggaraan keinsinyuran yang dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum untuk insinyur, pengguna keinsinyuran, dan pemanfaat keinsinyuran;
Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, Registrasi Insinyur, Insinyur Asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan Insinyur, organisasi profesi Insinyur, dan pembinaan Keinsinyuran. Undang-Undang ini mengatur bahwa Keinsinyuran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran. Sementara itu, untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Insinyur, dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar Program Profesi Insinyur. Dalam Undang-Undang ini diatur pula bahwa setiap Insinyur yang melakukan Praktik Keinsinyuran harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur yang dikeluarkan oleh PII dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun. Selain itu, diatur bahwa Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2014.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan disiplin teknik Keinsinyuran dan cakupan bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Profesi Insinyur diatur dalam Peraturan Pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insinyur Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta pendanaan Dewan Insinyur Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
11

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1967

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970

Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Diubah dengan :

UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Mengubah :

UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1970.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1980

Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1980.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2017

Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

Lingkungan Hidup Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

PENGESAHAN-MINAMATA-CONVENTION-ON-MERCURY

2017

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2017/NO.209, TLN NO.6125, LL SETNEG : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

ABSTRAK:

bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; bahwa penggunaan merkuri dari aktivitas manusia berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif; bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, Pemerintah Indonesia menandatangani Minamata Conuention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri), yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari emisi dan pelepasan merkuri serta senyawa merkuri yang diakibatkan oleh aktivitas manusia
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000
UU ini mengatur tentang : Pengesahan Minamata Conuention on Mercury.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
-
-
12 halaman

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1961

Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 1969.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 1955.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 1967. UU ini mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan.