Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,016 detik

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 7 tahun 1994.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lubuk Linggau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 7 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1960

Stastistik

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1971

Ketentuan Pokok Kearsipan

Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1971.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1952

Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 33 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya" (Lembaran-Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
UU Nomor 7 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1947

Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1947.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Mencabut :

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Abstrak

pemilihan-umum

2017

Undang-undang (UU) NO. 7, LL SETNEG : 317 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Umum

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan hrjuan nasional sebagaimana termaksu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden,dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah,sebagai sarana perwujdan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194, bahwadiperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsiitensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien,bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujrir,dan adil;
Pasal I ayat (2), pasal S ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal lg ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 228 Undang-Undang Dasar Negara Republii< Indonesia Tahun 1945
Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
-
327 halaman

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2012

Penanganan Konflik Sosial

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
UU Nomor 7 Tahun 2012.pdf

Abstrak

penanganan-konflik-sosial

2012

Undang-undang (UU) NO. 7, LN.2012/No. 116, TLN No. 5315, LL SETNEG: 29 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penanganan Konflik Sosial

ABSTRAK:

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda; bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional; bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.
Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 2. PENCEGAHAN KONFLIK 3. PENGHENTIAN KONFLIK 4. PEMULIHAN PASCAKONFLIK 5. KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK 6. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. PENDANAAN 8. KETENTUAN PERALIHAN 9. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2012.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan Penanganan Konflik diatur dengan Peraturan Pemerintah.
23

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1946

Pengadilan Tentara

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1946.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 1971. UU No. 19 Prps. tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 3 1 0) dinyatakan dicabut berdasarkan UU ini.