Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,009 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1987

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985

APBN

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1987.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1981

Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1981.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1991

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1991.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018

Kekarantinaan Kesehatan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Mencabut :

UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Abstrak

kekarantinaan-kesehatan

2018

Undang-undang (UU) NO. 6, LN.2018/NO.128, TLN NO.6236, LL SETKAB : 53 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Kekarantinaan Kesehatan

ABSTRAK:

a. dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang; b. kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional; c. bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal; d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru mengenai kekarantinaan kesehatan.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2018.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
Peraturan Pelaksanaan
53

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1946

Keadaan Bahaya

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1946.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1973

Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Teritorial Indonesia

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1973.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2004

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002

APBN

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1978

Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1978.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1970

Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1969 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1970.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1952

Penetapan “Undang-undang Nr 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah “Grondhuur Ordonantie” (Stbl 1918 Nr 88) Dan “Vorstenlandsch Grondhuurreglement” (Stbl 1918 Nr 20)” Sebagai Undang-Undang

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1952.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 1987.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1981.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1991.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .