Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,016 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1955

Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati

Kependudukan dan Perkawinan Perpajakan

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1955.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-PULAU-TALIABU-PROVINSI-SUMATERA-SELATAN-

2013

Undang-undang (UU) NO. 6, LN.2013/No. 21, TLN No. 5399, LL SETNEG: 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

ABSTRAK:

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Kabupaten Kepulauan Sula pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Sula, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2013, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2012.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pulau Taliabu di wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
-
-
12 halaman

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

Anggaran - Pendapatan - Belanja Negara - Tahun 2022 - APBN

2021

Undang-undang (UU) NO. 6, LN.2021/No.245, TLN No.6735, jdih.setneg.go.id : 54 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022

ABSTRAK:

APBN TA 2022 termuat dalam UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, perlu membentuk UU tentang APBN TA 2022.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014; dan UU Nomor 2 Tahun 2020.
UU ini mengatur mengenai penetapan APBN TA 2022 yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Anggaran pendapatan negara tersebut berasal dari sumber penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Sedangkan anggaran belanja terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Pemerintah dapat menempuh langkah-langkah kebijakan untuk penguatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
UU ini berlaku sejak 1 Januari 2022
Penjelasan 42 hlm; Lampiran: 2 Lamp.

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1993

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 26 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Adminstratif Jayapura

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1993.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1980

Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972

APBN

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1980.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2019

Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Pengesahan-perjanjian-bantuan timbal balik-masalah pidana-republik indonesia-persatuan emirat arab

2019

Undang-undang (UU) NO. 6, LN.2019/NO.58, TLN NO.6327, LL SETKAB : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates)

ABSTRAK:

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif, yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama antarnegara yang efektif, baik bersifat bilateral maupun multilateral. Bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangani Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Mengesahkan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
4

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1989

Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Diubah dengan :

UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1989.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1968

Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Diubah dengan :

UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Mencabut :

UU No. 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan
UU No. 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Mencabut :

UU No. 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
UU No. 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan
UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1983.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1955.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 1993.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 1980.