PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,01 detik

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1971
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972

APBN

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 2 Tahun 1972 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1972
Perhitungan Anggaran Tahun 1968

APBN

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991
Kejaksaan Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Mencabut :
  1. UU No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi
  2. UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1985
Referendum

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2001
Pembentukan Kota Tanjung Pinang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979
Pemerintahan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Mencabut :
  1. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1983
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan