Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.899 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Mencabut
  1. UU No. 41 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kepenjaraan Tentara (Staasblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang
  2. UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang
  3. UU No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang
  4. UU No. 36 Tahun 1947 tentang Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara
  5. UU No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
  6. UU No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 6 Tahun 1951 tentang Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Download file:
UU Nomor 4 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1950
Permohonan Grasi
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Download file:
UU Nomor 3 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1950
Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Diubah dengan
  1. UU No. 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)
Mencabut
  1. PP No. 1 Tahun 1945 tentang Tentang Dan Mulai Berlakunja Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1949
Undang-undang untuk Mengubah Undang-undang No. 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-anggautanya
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 27 Tahun 1948 tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1949.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1949
Pengesahan Konsitusi Republik Indonesia Serikat
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1949.pdf
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1949
Pengesahan Induk Persetujuan Bersama-sama Rancangan Persetujuan dan Segala Pertukaran Surat-menyurat Mengenai Penyerahan Kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 10 Tahun 1949.pdf
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1949
Mengadakan Peraturan Istimewa Sidang Ke-VI Komite Nasional Pusat
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 1949.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan