Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,016 detik

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
UU No. 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Download :
UU Nomor 53 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1954

Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 18 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Download :
UU Nomor 53 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 53 Tahun 2008.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-PULAU-MOROTAI-PROVINSI-MALUKU-UTARA

2008

Undang-undang (UU) NO. 53, LN.2008/NO.190, TLN NO.4937, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Kabupaten Halmahera Utara pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Utara, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pulau Morotai di wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
13 halaman

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 54 Tahun 2008.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-INTAN-JAYa-PROVINSI-PAPUA

2008

Undang-undang (UU) NO. 54, LN.2008/NO.191, TLN NO.4938, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya dan Kabupaten Paniai pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Paniai, dipandang perlu membentuk Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Intan jaya di Provinsi Papua.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Intan Jaya di wilayah Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
13 halaman

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 54 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian -IBW V -Jawatan -Pos,-Telegrap -dan -Telepon- Dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 54, LN. 1957 No. 129, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal I dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW). Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) dari AnggaranRepublik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yangdinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang in
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN BUMN

Download :
UU Nomor 54 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1954

Penetapan Bagian XIV (Kementrian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 19 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIV Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Download :
UU Nomor 54 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Download :
UU Nomor 54 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1954

Penetapan Bagian XV (Kementrian Urusan Pegawai) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 55 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 55 Tahun 2008.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-DEIYAI-PROVINSI-PAPUA

2008

Undang-undang (UU) NO. 55, LN.2008/NO.192, TLN NO.4939, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya dan Kabupaten Paniai pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Paniai, dipandang perlu membentuk Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Deiyai di wilayah Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	- Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.) Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.)
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2