Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,017 detik

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 2009

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Download :
UU Nomor 50 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1954

Penetapan Bagian X (Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 15 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian X Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Download :
UU Nomor 50 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 50 Tahun 2008.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-TULANG-BAWANG-BARAT-PROVINSI-LAMPUNG

2008

Undang-undang (UU) NO. 50, LN.2008/NO.187, TLN NO.4934, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Tulang Bawang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu membentuk Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 1964, UU No. 2 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Tulang Bawang Barat di wilayah Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
14 halaman

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) Dari Anggaran Republik indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 50 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian -IBW I- Jawatan- Pegadaian- Dari -Anggaran- Republik- indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 50, LN. 1957 No. 125, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) Dari Anggaran Republik indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal I dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW). Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan padalampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 50 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian I.B.W. XI- Pelabuhan- Tanjung-Priuk- dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun -Dinas-1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 50, LN. 1958 No. 100, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I. B.W.) Bagian I.B.W. (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Boalemo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

Download :
UU Nomor 50 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 51 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian- IBW II-Perusahaan- Garam- dan -Soda- Negeri- Dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 51, LN. 1957 No. 126, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW); Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari AnggaranRepublik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yangdinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan kabupaten Banggai Kepulauan

Download :
UU Nomor 51 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Download :
UU Nomor 51 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 51 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian I.B.W. XII- Pelabuhan-Surabaya- dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 51, LN. 1958 No. 101, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal II 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.) Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT