Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,023 detik

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1958

Penetapan bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 48 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- bagian I.B.W. IX- Pelabuhan- Belawan- dari-Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 48, LN. 1958 No. 98, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.): Bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan padalampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2007

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 48 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Kekuasaan Kehakiman

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Download :
UU Nomor 48 Tahun 2009.pdf

Abstrak

kekuasaan-kehakiman

2009

Undang-undang (UU) NO. 48, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kekuasaan Kehakiman

ABSTRAK:

bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu; bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009.
Mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.
34

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 48 Tahun 2008.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-PRINGSEWU-PROVINSI-LAMPUNG

2008

Undang-undang (UU) NO. 48, LN.2008/NO.185, TLN NO.4932, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Tanggamus pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 1964, UU No. 2 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pringsewu di wilayah Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
14 halaman

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 49 Tahun 2008.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-MESUJI-PROVINSI-LAMPUNG

2008

Undang-undang (UU) NO. 49, LN.2008/NO.186, TLN NO.4933, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Tulang Bawang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu membentuk Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 1964, UU No. 2 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Mesuji di wilayah Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2008.
-
-
14 halaman

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2009

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Download :
UU Nomor 49 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 1957

Penetapan Bagian XV (Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 49 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Download :
UU Nomor 49 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 1954

Penetapan Bagian IX (Kementrian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 49 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 49 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan-Bagian I.B.W. X-Pelabuhan- Semarang-dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 49, LN. 1958 No. 99, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.) Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Bagian XV (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari AnggaranRepublik Indonesia untuk tahun dinas 1954
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 8