Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.899 peraturan dalam 0,012 detik

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang Dilampirkan pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282)
Abstrak
Perpajakan
Download file:
UU Nomor 4 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Download file:
UU Nomor 3 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1955
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Menetapkan
  1. UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1955.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1955.pdf
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
Abstrak
Pendidikan
Download file:
UU Nomor 10 Tahun 1955.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan