Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,014 detik

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Menetapkan :

PERPU No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Mengubah :

UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download :
UU Nomor 34 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1948

Daerah Pendudukan Buat Sementara Waktu Tidak Masuk Dalam Daerah Pabean

Administrasi dan Tata Usaha Negara Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
UU Nomor 34 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 34 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1956

Penetapan "Undang-Undang Darurat No.15 Tahun 1955 tentang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 51)" Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
UU Nomor 34 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2008

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
UU No. 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Download :
UU Nomor 34 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2014

Pengelolaan Keuangan Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
UU Nomor 34 Tahun 2014.pdf

Abstrak

pengelolaan-keuangan-haji

2014

Undang-undang (UU) NO. 34, LN.2014/No. 296, TLN No. 5605, LL SETNEG: 34 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji

ABSTRAK:

1. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. jumlah WNI yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat; 3. peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji; 4. akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, memerlukan payung hukum yang kuat.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengelolaan keuangan haji berazazkan: 1. Prinsip syariah; 2. prinsip kehati-hatian; 3. manfaat; 4. nirlaba; 5. transparan; 6. akuntabel.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.
semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.
-
46

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1954

Pengesahan Persetujuan Tambahan antara Republik Indonesia dengan Export Import Bank of Washington

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 35 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 35 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1956

Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea dalam Bagian Pos yang Tersebut Terakhir

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
UU Nomor 35 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1953

Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diubah dengan :

UU No. 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951

Download :
UU Nomor 35 Tahun 1953.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 1955.