Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2014

Pengelolaan Keuangan Haji

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengelolaan keuangan haji berazazkan: 1. Prinsip syariah; 2. prinsip kehati-hatian; 3. manfaat; 4. nirlaba; 5. transparan; 6. akuntabel.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Undang-undang (UU)

Bentuk Singkat

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

17 Oktober 2014

Tanggal Pengundangan

17 Oktober 2014

Tanggal Berlaku

17 Oktober 2014

Sumber

LN.2014/No. 296, TLN No. 5605, LL SETNEG: 34 HLM

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 17130 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 34 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengelolaan-keuangan-haji
2014
Undang-undang (UU) NO. 34, LN.2014/No. 296, TLN No. 5605, LL SETNEG: 34 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pengelolaan Keuangan Haji
ABSTRAK:	1. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. jumlah WNI yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat; 3. peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji; 4. akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, memerlukan payung hukum yang kuat. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan keuangan haji berazazkan: 1. Prinsip syariah; 2. prinsip kehati-hatian; 3. manfaat; 4. nirlaba; 5. transparan; 6. akuntabel.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. - 46

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2014

Pengelolaan Keuangan Haji

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT