Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.899 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang Terletak di Antara Malaysiatimur dan Malaysia Barat
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1983.pdf
Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
Abstrak
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Mengubah
  1. UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
  2. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Download file:
UU Nomor 21 Tahun 1982.pdf
Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
Abstrak
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Diubah dengan
  1. UU No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
Mencabut
  1. UU No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia
Download file:
UU Nomor 20 Tahun 1982.pdf
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
UU Nomor 19 Tahun 1982.pdf
Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
UU Nomor 18 Tahun 1982.pdf
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
UU Nomor 17 Tahun 1982.pdf
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
UU Nomor 16 Tahun 1982.pdf
Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
UU Nomor 15 Tahun 1982.pdf
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
UU Nomor 14 Tahun 1982.pdf
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
UU Nomor 13 Tahun 1982.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan