PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Menemukan 49 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Hukum Acara dan Peradilan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020
Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Singapura

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020
Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Jaksa Agung No. PER-008/A/JA/05/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Kriteria Penentuan Tipologi Kejaksaan Negeri

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-011/J.A/01/1997 tentang Kriteria Tipologi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Tipe B
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020
Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020
Majelis Kehormatan Jaksa

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia

Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-016/JA/3/1995 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/04/2018 Tahun 2018
Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Peraturan Kejaksaan No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kejaksaan Nomor Per-002/A/JA/04/2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia
  2. Peraturan Kejaksaan No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kejaksaan Nomor : PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia
Mencabut :
  1. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-429/A/J.A/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-078/A/JA/08/2007 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-429/A/JA/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan RI

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan