PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan

Menemukan 1.312 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amendment 1) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certifications)

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 62 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 tentang Standar Kebisingan untuk Sertifikasi Tipe dan Kelaikudaraan Pesawat Udara
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amendment 1) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certifications)
Mengubah :
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amendment 1) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certifications)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD
Mencabut :
  1. Permenhub No. 33 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Transportasi Darat
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2010
Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2014
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (Civil Aviation Safety Regulations Part 39) Tentang Perintah Kelaikudaraan (Airworthiness Directive)

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2006 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulations) Part 39 Revision 1 Perintah Kelaikan Udara (Airworthiness Directive)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Perikanan dan Kelautan Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
  2. Permenhub No. 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
  3. Permenhub No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 148 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 148 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018
Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 12 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2014
Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 91 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
  2. Permenhub No. 59 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
Mencabut :
  1. Permenhub No. 2 Tahun 2014 tentang Besaran Biaya Tambahan Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
  2. Permenhub No. 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2006 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
  2. Permenhub No. 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan