PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan

Menemukan 1.214 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2015
Inspector Training System (ITS) bagi Inspektur Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2011
Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2010
Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia

Pengadaan Barang/Jasa Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2019
Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pelayanan Publik Tertentu di Bidang Transportasi

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2019
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenhub No. 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
  2. Permenhub No. 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Kepmenhub Nomor 31 Tahun 1995
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 101 Tahun 2011
Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2014
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 4 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Transportasi Darat/Laut/Udara COVID-19 / Corona

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenhub No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan