PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Pertahanan

Menemukan 446 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2019
Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhan No. 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2015
Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhan No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Untuk Pertahanan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2017
Logo, Kop, dan Cap Dinas Universitas Pertahanan

Pendidikan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhan No. 18 Tahun 2010 tentang Logo, Cap Dinas, dan Kop Surat Universitas Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011
Standar Layanan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/12/M/XI/2001 tanggal 9 Nopember 2001 tentang Wewenang Memberikan Keterangan Pers di lingkungan Departemen Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2014
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhan Nomor 29 Tahun 2009
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014
Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012
Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pertahanan dan Keamanan, Militer

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhan No. 37 Tahun 2012 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara
Mengubah :
  1. Permenhan No. 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2017
Perwakilan Kementerian Pertahanan di Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhan No. 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan
Mencabut :
  1. Permenhan No. 18 Tahun 2016 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2019
Pelaksana dalam Penyelenggaraan Program Magister Ketahanan Nasional

Pendidikan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhan No. 32 Tahun 2012 tentang Pembinaan Administrasi Pakar Program Magister Ketahanan Nasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan