Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.648 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama

Badan Layanan Umum Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 30/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama

Download :
111~PMK.05~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.05/2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementerian Keuangan

Badan Layanan Umum Pendidikan Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 27/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN pada Kementerian Keuangan

Mengubah :

PMK No. 208/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementrian Keuangan

Download :
119~PMK.05~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.07/2010

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutana Tahun Anggaran 2010

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PMK Nomor 20 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.011/2010

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (Usdfs) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 31 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.07/2020

Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah COVID-19 / Corona

Download :
114_PMK.07_2020.pdf

Abstrak

DANA INSENTIF DAERAH – PENGELOLAAN - TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 114/PMK.07/2020, BN.2020/NO.968, https:jdih.kemenkeu.go.id : 11 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134); Perpres RI No. 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 94) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 155); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. Nomor 87/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No. 782)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Penggunaan DID Tambahan periode kedua Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial. DID Tambahan periode kedua tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas. Diatur pula ketentuan mengenai pengalokasian DID Tambahan periode kedua bagi provinsi/kabupaten/kota, data penghitungan DID Tambahan periode kedua, penghitungan dan penetapan alokasi DID Tambahan periode kedua, penyaluran DID Tambahan periode kedua, rincian alokasi DID Tambahan periode kedua menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota, dan format surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode kedua

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan periode kedua dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
24 HLM, Lampiran halaman 12-24

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Abstrak

STANDAR BIAYA MASUKAN – TAHUN ANGGARAN 2021 – STANDAR BIAYA

2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 119/PMK.02/2020, BN.2020/NO.976, https:jdih.kemenkeu.go.id : 4 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 71/PMK.02/2013 (BN Tahun 2013 No.537) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 51/PMK.02/2014 (BN Tahun 2014 No.342), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
-
-
133 HLM, Lampiran halaman 5 s.d. 133.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.02/2016

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk

Download :
PMK 68_PMK.02_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.02/2016

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 17/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Atas Pencapaian Kinerja Di Bidang Cukai

Download :
PMK 144_PMK.02_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.02/2015

Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

Diubah dengan :

PMK No. 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

Mencabut :

PMK No. 208/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
PMK No. 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
PMK No. 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Download :
231_PMK.02_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2010

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Mencabut :

PMK No. 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
PMK No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

Download :
PMK Nomor 184 Tahun 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2010.