Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 45/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama
Download file:
PMK Nomor 59 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 139/PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerja Sama dengan Pengembang Listrik Swasta
Download file:
PMK Nomor 77 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.07/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil
Download file:
2011 PMK 47.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.04/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara
Mencabut
  1. PMK No. 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara
Download file:
2011 PMK 62.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 204/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara
Download file:
PMK Nomor 60 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Sistem Akuntansi Hibah
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
2011 PMK 230.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 256/PMK.00/2011
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat Yang Dapat Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil Dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi
Abstrak
Perpajakan
Download file:
2011 PMK 256.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.03/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2008 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
Download file:
PMK Nomor 14 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.011/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 149/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia
Diubah dengan
  1. PMK No. 129/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya
Mengubah
  1. PMK No. 137/PMK.04/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya
  2. KMK No. 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya
Download file:
PMK Nomor 177 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.04/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/Atau Cukai
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Penagihan Utang Cukai dan Denda Administrasi
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 324/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai
Download file:
PMK Nomor 24 Tahun 2011.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan