Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Mencabut
  1. PMK No. 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Download file:
2012 PMK 112.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 189 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.01/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Diubah dengan
  1. PMK No. 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Mencabut
  1. PMK No. 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  2. PMK No. 134/PMK.01/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  3. PMK No. 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai
Download file:
PMK Nomor 168 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.011/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
Download file:
PMK Nomor 3 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.02/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Diubah dengan
  1. PMK No. 29/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
  2. PMK No. 156/PMK.02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Mencabut
  1. PMK No. 164/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Download file:
PMK Nomor 160 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Bapak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Download file:
PMK Nomor 73 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 231 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Download file:
PMK Nomor 182 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.010/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 Tentang Laporan Teknis Dana Pensiun
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
2012 PMK 22.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 204 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan