Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.726 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.01/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
Mengubah
  1. PMK No. 34/PMK.01/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
  2. PMK No. 251/PMK.01/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
  3. PMK No. 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
Download file:
PMK Nomor 56 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah
Download file:
2014 PMK 250.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.08/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Abstrak
Pengadaan Barang/Jasa Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Download file:
PMK Nomor 44 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206.3/PMK.01/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Mengubah
  1. PMK No. 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Download file:
PMK Nomor 206.3 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.02/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 181/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
Download file:
PMK Nomor 207 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
Download file:
2014 PMK 241.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 79/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta Pada Kementerian Kesehatan
Download file:
PMK Nomor 197 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.04/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet Atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan Carnet
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 228 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.06/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara
Diubah dengan
  1. PMK No. 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
Mengubah
  1. PMK No. 163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
  2. PMK No. 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
  3. PMK No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
Download file:
48_PMK.06_2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 86/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan
Download file:
PMK Nomor 98 Tahun 2014.pdf
PMK Nomor 98 Tahun 2014 Lampiran.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan