PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.648 peraturan dalam 0,044 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 274/PMK.04/2014
Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda,Dan/ Atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2013
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat

Perindustrian

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Mengubah :
  1. PMK No. 44/PMK.04/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011
  2. PMK No. 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
  3. PMK No. 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.05/2019
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma Pada Kementerian Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.03/2019
Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Perpajakan COVID-19 / Corona

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Mengubah :
  1. PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.02/2016
Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hak atas Kekayaan Intelektual PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/ atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2013
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 264/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2006
Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum

Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
Diubah dengan :
  1. PMK No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Mencabut :
  1. PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan