PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 740 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. Permendagri No. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah
    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022
Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2022
Batas Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2022
Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah DI Aceh

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2022
Batas Daerah Kabupaten Paniai dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
    Pengaturan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
Mencabut :
  1. PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan