Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 740 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006 tentang STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A PEMERINTAHAN DAERAH
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2020
Batas Daerah Kabupaten Kaimana dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2016
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu
  2. PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
  3. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah
  4. PERMENDAGRI No. 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut
  5. PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah
  6. PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
  7. PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  8. PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  9. PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
  10. PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
  11. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentangInvestasi Pemerintah Daerah.
  12. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  13. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  14. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Milik Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  15. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  16. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalamUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  17. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  18. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi Kabupaten/Kota karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaanya Menjadi Wewenang Dan Tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
  19. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena materi muatannya bertentangan dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Belanja Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  20. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  21. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah karena materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
  22. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Laut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  23. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  24. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Diubah dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019
Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 98 Tahun 2018
Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2019
Batas Daerah Antara Kota Dumai Dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2008
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Diubah dengan :
  1. Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017.
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 121 Tahun 2019
Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan