Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 740 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Mengubah :

PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

Download :
PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2008

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERMENDAGRI No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Download :
Permen No.07-2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018

Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Permendagri Nomor 7 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permendagri No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Download :
Permendagri No. 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2020

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

Standar/Pedoman

Download :
Permendagri 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021

Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download :
Permendagri Nomor 7 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 7 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download :
permendagri-no-7-tahun-2023.pdf

Abstrak

Pedoman - Pembentukan - Nomenklatur - Badan Riset dan Inovasi Daerah

2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 7, BN.2023 (435) : 9 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

ABSTRAK:

Pengaturan mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Permendagri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Perpres Nomor 114 Tahun 2021; dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022.
Permendagri ini mengatur mengenai pedoman, pembentukan, dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan, nomenklatur, kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan di lingkungan BRIDA provinsi dan kabupaten/kota. BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

CATATAN:

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 13 hlm.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A PEMERINTAHAN DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Mencabut :

Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri

Download :
Permen-No.07-2006.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Mengubah :

PERMENDAGRI No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

Download :
Permendagri Nomor 8 Tahun 2018.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.