PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 740 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2014
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
  2. PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
  3. PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2007
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2019
Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2018
Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 1979
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2020
Batas Daerah Antara Kabupaten Boven Digoel Dengan Kabupaten Mappi Provinsi Papua

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2008
Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2017
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perpajakan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
  2. PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2022
Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat Dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan