Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 740 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2021
Batas Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2018
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2022
Batas Daerah Kabupaten Toba dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2012
Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2019
Batas Daerah Kabupaten Konawe Dengan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020
Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2010
Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah
  2. Pasal 2 butir b dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
    Pengaturan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
Mencabut :
  1. PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern Pengawasan/Audit Internal

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan