Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menemukan 751 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
Permendagri Nomor 7 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
Permendagri Nomor 6 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
Permendagri Nomor 5 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat Dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri 4 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Tanggamus Dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri 3 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Lampung Tengah Dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri 2 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Batas Daerah Kabupaten Tanggamus Dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
Permendagri 1 Tahun 2022.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Download file:
Permendagri Nomor 60 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Download file:
Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
  2. PERMENDAGRI No. 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Download file:
Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan