PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang Darurat

Menemukan 174 peraturan dalam 0,002 detik

Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1958
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Kesehatan
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Perekonomian
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 27 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1958
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPU No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan
Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1958
• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1958
Hukum Acara dan Peradilan
Undang-undang Darurat No. 27 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Perpajakan
Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Undang-undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Undang-undang Darurat No. 23 Tahun 1957
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan