Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan pada TA 2019, dipandang perlu dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, maka Perwali Kota Medan No. 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Kota Medan TA 209, sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perwali Kota Medan No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Kota Medan TA 2018 Tentang Penjabaran APBD Kota Medan TA 2019, perlu dilakukan penyesuaian baik dari pengaturannya maupun penganggarannya.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2014; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2009; Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2018.
Ringkasan Penjabaran APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang Nomor 12 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Lubuklinggau
Mencabut
PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 2 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2019
BESARAN - TUNJANGAN - KOMUNIKASI - INTENSIF DAN TUNJANGAN - RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD - KOTA LUBUKLINGGAU - TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (5) peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 7 Tahun 2001;UU No 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2019;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2017;Permendagri No 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 62 Tahun 2017; Perda No 7 Tahun 2017;Perda No 18 Tahun 2019;Perwali No 32 Tahun 2016;Perwali No 46 Tahun 2019;
Materi pokok dalam Peraturan ii adalah : Tunjangan komunikasi intensif yang Selanjutnya disingkat
TKI adalah uang diberikan kepada pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan Dalam rangka mendorong Peningkatan kinerja pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tunjangan reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
Peraturan Yang dicabut adalah:peraturan wali kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang penetapan besar Tunjanagan Komunikasi Intensif Pimpinann dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
6 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Kota Layak Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa untuk memastkan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah secara terintegrasi, berkualitas dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan kesejahteraan dan perlindungan atas hak-hak anak; bahwa belum terdapat peraturan perundang-udangan yang cukup jelas dan lengkap mengatur secara rinci sesuai kebutuhan daerah untuk menjadi dasar pelaksanaan pengembangan kota layak anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Perwako tentang Pengembangan Kota Layak Anak;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang prinsip, tahapan pengembangan KLA, forum anak, sistem informasi KLA, pengembangan kemitraan, partisipasi masyarakat, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2019.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 10 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan secara singnifikan dalam wilayah Kota Dumai, berakibat pada pergerakan masyarakat yang berdampak pada aktifitas mobilisasi yang menggunakan badan jalan, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya menciptakan disiplin berlalu lintas serta fungsi perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas jalan.
UU Nomor 16 Tahun 1999; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 37 Tahun 2011; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 80 Tahun 2012; PP Nomor 79 Tahun 2013; PP Nomor 74 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Walikota Dumai ini berisi 9 Bab dan 11 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan Ketentuan Umum; Kawasan Tertib Lalu Lintas; Kewajiban; Perlengkapan Jalan; Larangan; Pembina, Penertiban dan Pengawasan; Tindakan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
Lampiran: 1 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 12
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Walikota ini terdiri dari 10 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, BAB III tentang Pembayaran, BAB IV tentang Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Standar Harga/Tarif Penggunaan Fasilitas Gedung dan Asrama Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banda Aceh.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemanfaatan secara optimal gedung dan asrama pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banda Aceh agar ebrdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan peraturan tentang standar harga penggunaan fasilitas gedung dan asrama dimaksud.
Dasar Hukum: Undang-Undang No.8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Undang-Undang No.23 Tahun 2014; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Peyewaan; Harga Sewa; Tata Cara Pembayaran, Ketentuan Lain-Lain dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2016.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 12 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 25 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, perlu dilakukan penyesuaian dan diganti.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8)
BAB I: KETENTUAN UMUM
BAB II: KEDUDUKAN
BAB III: SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV: TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BAB V: JABATAN FUNGSIONAL
BAB VI: TATA KERJA
BAB VII: KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII: PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.
-
-
20
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Untuk Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesual dengan asumsl kebijakan Lrmum APBD, keadaaan yang menyebebkan pergeseran antar Una organtsasi, antara kegiatan dan antar lents belanja, keadaan yang
menyebabkan stsa Jebel tahun anggaran sebetumnya hams drgunakan untuk bemblayaan data m tahun anggaran begalan, clan kebijakan peraturan pemenntah tainnya maka perk' ddakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;balnya berrlararkan perbmbangan sebagaimana dtmaksud datam hung a, perlu menetarkan dengan Peraturan Wahkota
Undang-Urclang Nomor 12 Tabun 1985;Undang-lindenig Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Homer 30 Tahun 2002;Undane-Undang Nornor 17 Tahun 2003;Undang-Undan0 Nomor 1 Tahun 2004;thidang-Urdang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Urdang Nomor 25 1ahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004;Undang-Undang Homer 33 Tabun 2004;UndangUndang Nomor 28 Talmo 2009;Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tabun 2000;Peraturan Pernerintali Norm( 24 Tahun 2004;Peraturan Penwiintah Namur 23 Tabun 2005;Peraturan Pernenntah Nornor 74 Tabun 2005;Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005;Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 7005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Talton 2005;Peraturan Penierintah Nomor 57 Tahun 2005;Pandora,' Pernerintah Nomor 58 Tabun ZOOS;Peraturan Perrberintah Nome 65 Tabun 2005;Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tabun 2005;Peraturan Pernenntari Nome 8 Talton 2006;Peraturan liemenntali Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalai Negeri Noma 13 Tahun 2006;Peraturan Menton Dalai Neged Nomor 37 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Noma 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru untuk Dinas Pendidikan,Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
