Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Sebelum Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2012 Untuk Bulan Februari 2012 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negri Kota Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dan dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan Menengah di Kota Tangerang perlu diberikan biaya operasional pendidikan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar penyaluran biaya operasional tersebut berjalan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel, maka dalam pelaksanaannya diperlukan pengelolaan yang baik;
1. UU No.2 Tahun 1993;2.UU No. 8 Tahun 1974 ;3.UU No.17 Tahun 2003
;4.UU No.20 Tahun 2003 ;5.UU No.1 Tahun 2004 ;6.UU No.32 Tahun 2004
;7.UU No. 14 Tahun 2005 ;8.PP No.19 Tahun 2005 ;9.PP No.58 Tahun 2005
;10.PP No. 48 Tahun 2008 ;11.Perda No. 9 Tahun 2007 ;12.Perda No.11 Tahun 2007
;13.Perda No.1 Tahun 2008 ;14.Perda No.5 Tahun 2008
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.maskud , dan sasaran;4.sumber dana
;5.besaran dana dan peruntukan biaya operasional pendidikan;6.hak dan kewajiban sekolah;7.mekanisme penyaluran;8.pengelolaan dan pertanggung jawaban;9.sanksi
;10.ketentuan pentutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 6 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur ketentuan tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.8 Tahun 1974, UU No.12 Tahun 2001, UU No.32 Tahun 2004, UU No.14 Tahun 2005, PP No.99 Tahun 2000, PP No.9 Tahun 2003, PP No.41 Tahun 2007, PP No.74 Tahun 2008, Permendiknas No.38 Tahun 2010, Perda No.6 Tahun 2008, Perwako No.54 Tahun 2009,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.
Pencabutan Perwako No.85 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini memiliki 7 halaman dan 2 halaman lampiran;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2012
PERWALI Kota Depok No. 38 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
149 ayat (2) Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan
Pengeluaran Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur
Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran
Keuangan Daerah.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2008; PERDA No. 11 Tahun 2009.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah; Pelaksanaan, penatausahaan pengeluaran keuangan daerah
substansinya meliputi :
a. penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
DPA-SKPD;
b. penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
lanjutan DPAL-SKPD;
c. penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran DPPA-SKPD;
d. anggaran kas;
e. pembuatan SPD;
f. pengajuan SPP;
g. penerbitan SPM;
h. penerbitan SP2D;
i. pembuatan SPJ pengeluaran;
j. pembuatan SPJ pengeluaran pembantu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
63 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 6 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak pasal 60 ayat 6 menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi disusun oleh Sekretariat Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 6 Tahun 1983, UU N0. 21 Tahun 1997, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 60 Tahun 2008, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 6 Tahun 2010, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 57 Tahun 2007, Permenkeu dan Mendagri No. 186/PMK.07/2010 dan N0. 53 Tahun 2010, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perwa No. 63 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Jabatan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2012.
18 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa
dalam
rangka
menindaklanjuti
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010, perlu adanya
penyesuaian dan penataan fungsi organisasi
perangkat daerah; bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan
Aset Daerah Kota Sukabumi yang telah
ditetapkan
dengan
Peraturan
Walikota
Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana
telah
diubah dengan Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 perlu diubah
dan disesuaikan kembali yang ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 ayat (1), penyisipan huruf f1, perubahan Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2012.
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 diubah.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di
lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, diperlukan komitmen bersama
untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran
sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak
melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pakta
Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pelaksanaan pakta integritas, pengawasan pakta integritas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2012.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
