Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2012

Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; Pelaksanaan, penatausahaan pengeluaran keuangan daerah substansinya meliputi : a. penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran DPA-SKPD; b. penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan DPAL-SKPD; c. penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DPPA-SKPD; d. anggaran kas; e. pembuatan SPD; f. pengajuan SPP; g. penerbitan SPM; h. penerbitan SP2D; i. pembuatan SPJ pengeluaran; j. pembuatan SPJ pengeluaran pembantu.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Samarinda

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

05 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2011

Tanggal Berlaku

05 Januari 2011

Sumber

BD.2011/NO.6

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Samarinda

Bidang

Halaman ini telah diakses 546 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

BD_Perwali_No_6_Th2012_Ttg_Penatausahaan_Keuangan_Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penatausahaan pengeluaran keuangan-pelaksanaan
2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2011/NO.6
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2008; PERDA No. 11 Tahun 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; Pelaksanaan, penatausahaan pengeluaran keuangan daerah substansinya meliputi : a. penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran DPA-SKPD; b. penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan DPAL-SKPD; c. penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DPPA-SKPD; d. anggaran kas; e. pembuatan SPD; f. pengajuan SPP; g. penerbitan SPM; h. penerbitan SP2D; i. pembuatan SPJ pengeluaran; j. pembuatan SPJ pengeluaran pembantu.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011. 63 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521