Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah TA 2012
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki konsekuensi beban tugas yang berat dan beresiko maka berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD maka perlu diberikan insentif.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 termasuk di dalamnya mengatur tentang penerima insentif beban kerja, tarif insentif beban kerja, pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2012.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo No. 36 Tahun 2010 tentang Insentif Beban Kerja Tahun Anggaran 2011 dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Uji Coba Penerapan 5 Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68
Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga
Pemerintah, penerapan 5 hari kerja pada Pemerintah
Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996
tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan
Lembaga Pemerintah, pelaksanaan 5 hari kerja bagi
Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kesiapan
dan kebutuhan daerah; bahwa untuk mengetahui kesiapan penerapan 5 hari
kerja sebagaimana dimaksud huruf b perlu dilakukan
uji coba penerapan 5 hari kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Uji
Coba Penerapan 5 Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah
Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 08 Tahun 1996;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Jam Kerja Uji Coba, Laporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2012.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012
PERWALI Kota Bekasi No. 39 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Banjar No. 25 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
Mencabut
PERWALI Kota Banjar No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan Serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
PERWALI Kota Banjar No. 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD 2012/12 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pergeseran Objek dan/atau Rincian Belanja Pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 102 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Dalam rangka memaksimalkan hasil pelaksanaan Perda No. 32 Tahun 2011 tentang APBD TA 2011 perlu dilakukan pergeseran objek dan/atau rincian objek belanja serta penyesuaian penjelasan pada Perwali No. 102 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA 2012. Guna memenuhi ketentuan Pasal 160 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pergeseran objek dan/atau rincian objek belanja perlu diatur dengan Perkada. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No, 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 32 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pergeseran Objek dan/atau Rincian Belanja Pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 102 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012.
3 hlm, Lampiran : 14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 14 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas—tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas luar daerah dan/atau dalam daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas; bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost), maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur di Lingkup Pennerintah Kota Banjarbaru perlu disesuaikan dan ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nornor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011
Peraturan Waliota Ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpina dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2012.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATACARA PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda Kota Jambi No. 2 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, maka perlu mengatur tatacara pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Kepmendagri No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri Otda No. 130-67 Tahun 2002; Perda No. 7 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2003; Perda No. 2 Tahun 2011
Perwali ini mengatur mengenai Tatacara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas di PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2012.
6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan, selain jabatan struktural dan jabatan
fungsional tertentu perlu dikembangkan jabatan
fungsional umum;
b. Bahwa dalam rangka kelancaran, efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas jabatan fungsional umum
maka perlu adanya pengaturan jabatan fungsional
umum untuk memberikan penegasan tentang tugas
dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa un tuk melaksanakan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Jabatan
Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2011,Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun
2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun
2008 ,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2008 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun
2010
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan,penamaan jabatan fungsional umum, pengangkatan jabatan fungsional umum, pemindahan, formasi jabatan, monitoring dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2012.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
