Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (Perwali)

Menemukan 31.783 peraturan dalam 0,191 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No. 25 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Perwali 25-2013(ekstrak).pdf

PAJAK PARKIR – PELAKSANAAN

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD.2013/25, LL SEKOT AMBON : 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, dipandang perlu mengatur mekanisme pemungutan pajak parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 2014; UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kota Ambon No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Ambon No. 01 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir, dengan menetapakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Besarnya pembayaran pajak, untuk tempat parkir yang memakai karcis dihitung dengan cara mengalikan tarif 30% dengan jumlah nilai karcis. Besarnya pembayaran pajak, untuk tempat parkir yang tidak menggunakan karcis parkir, dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan jumlah perolehan yang harusnya diterima. Pajak Parkir dipungut dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Ekonomi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2013.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2013

Penjabaran Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Download file:

Perwali Yogyakarta No. 25...emanfaatan Ruang.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 25 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN DAERAH DI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA SE-KOTA BITUNG

Abstrak

Kesehatan

Download file:

NO. 1.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 25 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Pembukaan Dan Penutupan Rekening Giro

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perwali Kendari No.25 Tahun 2013.pdf

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING GIRO

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD. 2013 /No. 25, LL 6 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembukaan Dan Penutupan Rekening Giro

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Walikota dapat memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah untuk membuka rekening penerimaan pada bank umum yang ditetapkan oleh Walikota; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Walikota dapat memberi izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan kepada SKPD yang ditetapkan oleh Walikota; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan rekening giro diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana, dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4730); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH BAB III PEMBUKAAN REKENING BAB IV PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING BAB V PENUTUPAN REKENING BAB VI PELAPORAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013.
6

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Minimarket Di Kota Sukabumi

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERWAL_No__25_Tahun_2013_...DI_KOTA_SUKABUMI.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Banjar

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL NOMOR 25 TAHUN 201...t Di Kota Banjar.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor

Abstrak

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi

Download file:

PERATURAN WALIKOTA NO 25 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 25 Tahun 2013

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWAKO 25 TH 2013.zip

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 25 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERWALI PENDIDIKAN GRATIS.pdf

PERWALI PENDIDIKAN GRATIS LAMPIRAN I.pdf

PERWALI PENDIDIKAN GRATIS LAMPIRAN II.pdf

PERWALI PENDIDIKAN GARTIS LAMPIRAN III.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

BD. PER.WK. NO. 25 TH 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (Perwali)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2013.