Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Norma Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangk apelaksanaan pengawasan profesional, obyektif, transparan, independen dan untuk mewujudkan citra positif pejabat pengawas pemerintah dan mutu pengawasan, diperlukan kode etik pejabat pengawas pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perwali Surakarta tentang Norma Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950 : UU No 8 tahun 1974; UU no 28 tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 20 tahun 2001; PP No 38 tahun 2007; PP No 53 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan fungsi, ruang lingkup, norma pengawasan, kewajiban pejabat pengawas pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 28 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PAGI
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Apel Pagi dan Jam Kerja bagi Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk lebih meningkatkan Disiplin Pegawai dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hari Kerja, Jam Kerja Dan Apel Pagi;
1.UU No.8 tahun 1974;2.UU No.2 Tahun 1993;3.UU No.32 Tahun 2004;
4.Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010;5.Peraturan Daerah No.1 Tahun 2008;
6.Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008;7.Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008;
8.Peraturan Daerah No.5 tahun 2008;9.Peraturan Daerah No.6 tahun 2008;
10.Peraturan Daerah No.7 tahun 2008;11.Peraturan Daerah No.12 Tahun 2012.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang :
Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pagi, dengan sistematika sebagai berikut:
1.Ketentuan Umum;2.Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pagi;3.Pengelolaan Administrasi Hari Kerja;4.Pembinaan dan Pengawasan;5.Monitoring dan Evaluasi;
6.Ketentuan Sanksi;7.Ketentuan Lain;8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2013.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 28 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI ESELON II DAN III SERTA RINCIAN TUGAS ESELON IV PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BUKITTINGGI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 28 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kota Bnajarmasin
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan untuk
menciptakan layanan minimal penanaman modal yang dibutuhkan
masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kota Banjarmasin; Pengorganisasian; Pelaksanaan; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pengembangan Kapasitas; Pendanaan; Pembinaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.
21 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 28 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Permenkeu No. 72/PMK.02/2013, Permendagri No. 27 Tahun 2013, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Kepgub No. 564/Bandiklat/2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
35 halaman, 30 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 28 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang
pengadaan barang/jasa serta menjamin pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan efisien,
efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif dan akuntabel perlu mengatur petunjuk
pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan
Pemerintah Kota Tegal; bahwa dengan berlakunya peraturan Kepala lembaga
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun
2012, Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan di
Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota
Tegal Tahun 2011 Nomor 29) sudah tidak sesuai lagi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, etika pengadaan barang/jasa, organisasi pengadaan barang/jasa, mekanisme pelaksanaan unit layanan pengadaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2011 dicabut.
15 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
