Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwn &Lam rangka memberikan pelnyanan/pembinaan
dibidang pengadaan borang/jasa make Pemerintah Daerah
diwajibkun mempunyni Unit Layanan Pengadaan (ULP)
sebagaimann diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat
(1) dan Pasal 130 ayat I I) Peraturwi Presiden Norma. 54
Tahun 2010 terming Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana (dab diubah dengan Peraturan Presiders
Nomor 70 Tahun 2012; bahwa benlasarkan pertimbangiin sebagaimana dimuksud
dalam bumf a, perlu mcnetapkan Pcruturan Walikota
Banjarbaru tanning Unit Layanan Pengadann Barang/Jasa
Pemerintah Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 9 Tuhun 1999; Undang-Undung Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undung Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nnmor 33 Tahun 2004; Lindang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Perntunin Pemerintab Nomor 39 Tahun 2007; Peraturun Presiden Nomor 54 Tabun 2010; Peraturan Pemermtah Dalam Negen Nnmor 13 Tahun
2006; Peraturun Menteri Datum Werra Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Rota Banjarbaru Nomor 2 Tabun 2008; Peraturan Dacnih Kota Banjarbaru Nornor II Tahun 2008; PeraturanKepala Lembago Kebijakan Pengaduan
Barang/Jasa Pemerintah Namor 5 Tahun 2012.
Peraturan Walikota
Banjarbaru tentang Unit Layanan Pengadann Barang/Jasa
Pemerintah Kota Banjarbaru yang berisi =; Ketentuan Umum; Tujuan Dan Ruang Lingkup; Kedudukan,Fungsi,Tugas Dan Keweanangan; Diktansasi Dan Tugas Perangkat ULP; Pengangkatan Perangkat ULP;Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2012.
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2014 perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun
Anggaran 2014;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
SR.140/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/
SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan walikota ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, cadangan pupuk bersubsidi, penyaluran dan HET pupuk bersubsidi, pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 35 Tahun 2013
PERWALI Kota Bekasi No. 44 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Mengubah
PERWALI Kota Bekasi No. 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
PERWALI Kota Bekasi No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 34 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektilitas don optimalisasi
pelaksanaan pelayanan di bidang penanganan bcncana
kebakaran di Kota Banjarbaru perlu melakukan
Pembentukan. Organisasi dan Taut Keiji. Unit Pelaksana
Teknis Pemadam Kebakaran pada Dines Sosial clan
Tenaga Kona Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangunsebagaimana
dimaksud dakun huruf a, perlu menempkan dengan
Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kcrja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
pada Dines Sosial dun Tenaga Keiji! Kota Banjarbaru.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undung-Undang Homer 32 Tahun 2004; Undang-Undang Humor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Pcraturan Pcmenntah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri natant Negen Republik Indonesia
Namur 57 Tahun 2007; Pcraturan Daerah Kota Banjarbaru Homer 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tabun 2013.
Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
pada Dinas Sosial dun Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Tugas Pokok Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam .1aratan; Esesloniasasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman/Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012, maka ketentuan mengenai pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu ditinjau kembali.
UU No.18 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2001; PP No.28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2010; PP No.29 Tahun 2000; PP No.30 Tahun 2000; Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.1 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.5 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.6 Tahun 2012; Perda Kota Lubuklinggau No.1 Tahun 2008.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; serta Organisasi Pengelola Keuangan dan Kegiatan SKPD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2013.
24 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
