Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (PERWALI)

Menemukan 30.226 peraturan dalam 0,109 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 61 Tahun 2014

Jenjang Nilai Pengadaan Barang Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Abstrak

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perwali Yogyakarta No.61 ... Kota Yogyakarta.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2013

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD

Download file:

BD. PER.WK. NO. 61 TH 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 61 Tahun 2018

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perwa No 61 Tahun 2018 tt...uran kepentingan.pdf

SPIP

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BD.2018/NO.61,LL KOTA PONTIANAK : 17 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

ABSTRAK:

Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU no.5 tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 1974, PP No.53 Tahun 2010, Kepres No.10 Tahun 1974, PermenpanRB No.37 Tahun 2012, Perda No.7 tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan umum; Maksud, tujuan dan ruang lingkup; Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2018.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 12 halaman lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 61 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MATARAM

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

PERWAL NOMOR 61 TAHUN 201...GAN SDM (Tipe B).pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MATARAM

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, Bagian Hukum Pemkot Mataram

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MATARAM

ABSTRAK:

a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya perlu diatur dengan Peraturan Walikota; b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram.
UU No. 4 Tahun 1993; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PERDA Kota Mataram No. 15 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Badan; Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
-
-
24

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 61 Tahun 2019

KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERWAL NO 61. KODE ETIK P...AERAH KOTA DEPOK.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2013

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBD

Download file:

61 PENJABARAN PERUBAHAN APBD 2013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 61 Tahun 2019

Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERWAL NO. 61 TAHUN 2019.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 61 Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF BULANAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download file:

Perwali-No.-61-Th-2020.pdf

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BD Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 61

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF BULANAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Walikota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) yang ruang lingkupnya diberlakuan untuk tenaga kesehatan antara lain dokter spesialis, dokter umum dan gigi, bidan dan perawat, serta tenaga medis lainnya yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit; b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Insentif sebagaimana dimaksud dapat pula diberikan kepada tenaga kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang diberikan tugas untuk melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
a. Pemberian ikepada Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan di rumah sakit, dengan tiap-tiap bulannya per Orang sebesar : 1. Dokter Spesialis, maksimal sebesar Rp.15.000.000,00.(lima belas juta rupiah); 2. Dokter Umum dan Gigi, maksimal sebesar Rp.10.000.000,00.(sepuluh juta rupiah); 3. Bidan dan Perawat, maksimal sebesar Rp.7.500.000,00.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan 4. Tenaga Medis Lainnya, maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00.(lima juta rupiah). b. Selain insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, Insentif dapat pula diberikan kepada tenaga kesehatan yang terdapat di Pusat Kesehatan Mesyarakat (Puskesmas) dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) yang diberikan tugas untuk melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan, yang besaran nominalnya ditetapkan maksimal sebesar Rp.5.000.000,00. (Lima juta rupiah). c. Santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan diberikan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan kriteria per Orang maksimal sebesar Rp. 300.000.000,00.(tiga ratus juta rupiah). bantuan sosial ini diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas. Tenaga Kesehatan tersebut merupakan Tenaga Kesehatan yang tertular karena menangani pasien COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID -19.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
7 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Peraturan Wali Kota_61_2018.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 61 Tahun 2009

Hubungan dan Mekanisme Kerja Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta Dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan

Download file:

Perwal Yogyakarta No. 61 ... Kota Yogyakarta.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (PERWALI)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2013.