PERWALI Kota Pematang Siantar No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Perubahan atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Aggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah memuat tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah;
3. Dasar Pengajuan Permintaan Pembayara;
4. Pengaturan Pembayaran Belanja;
5. Ketentuan Transaksi Tunai dan Non Tunai;
6. Uang Persedian;
7. Pengelolaan Pembayaran SPJ Dibayar Dimuka;
8. Tambahan Uang Persedian;
9. Prosedur Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM;
10. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Pelaporan Keuangan; dan
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Kota Layak Anak Pagar Alam
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Pengembangan Kota Layak Anak. Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan bidang anak, dengan mengutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan Kota, Kecamatan, Kelurahan yang responsive terhadap kebutuhan anak.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 35 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2012; Perda Kota Pagar Alam No. 2 Tahun 2009; Perda Kota Pagar Alam No. 8 Tahun 2016; Perda Kota Pagar Alam No. 46 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan prinsip dan tujuan kebijakan Kota Layak Anak melalui : Pembangunan dibidang hak sipil dan kebebasan, kesehatan, Pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak, dan; Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan Pembangunan Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2019.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Sehubungan adanya kewajiban Pemerintah Daerah
kepada pihak ketiga pada Tahun 2018 yang belum
diselesaikan dan belum diakomodir dalam Perwali No.52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, perlu
melakukan perubahan Peraturan Wall Kota yang telah
ditetapkan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kota Bontang No.8 Tahun 2018; Perwali No.52 Tahun 2018.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan perubahan pada:
1. Ketentuan Pasal 2;
2. Ketentuan Pasal 3; dan
3. Ketentuan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
Perwali No.52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, diubah
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan dan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Langsa Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Kota Langsa Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu mengatur ketentuan dan besaran uang persediaan perangkat daerah Kota Langsa tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008; Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016; Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 9 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Uang Persediaan; BAB III Prinsip dan Mekanisme Pembayaran; BAB IV Pertanggungjawaban; BAB V Ketentuan Peralihan; BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 001 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 126 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 1 Tahun 2019
PASAR RAKYAT, PERTOKOAN DAN TOKO SWALAYAN - PENATAAN DAN PEMBINAAN
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD/2019, TBD 2019, LL SETDA KOTA TUAL : 20 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko swalayan di Kota Tual
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar rakyat perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Dalam usaha membina pengembangan industri dan perdagangan barang serta kelancaran distribusi barang, perlu diberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar rakyat, pertokoan dan toko swalayan, menyangkut norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko swalayan serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil di Kota Tual sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan produsen, pemasok, toko swalayan dan konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko swalayan di Kota Tual.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 23/MPP/Kep/1/1998; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pertokoan dan Toko swalayan di Kota Tual.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Lampiran 16 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 1 Tahun 2019
struktur - organisasi - tata kerja - tugas dan fungsi
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 5 Tahun 2017, Perda Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2016
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan Dan Susunan Organisasi
3. Jenis Jabatan Dan Eselon
4. Tugas Dan Fungsi
5. Tata Kerja
6. Kepegawaian
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
23 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN-TUNJANGAN DAN PENGHASILAN LAINNYA BAGI PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan kesejahteraan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pavakumbuh; bahwa menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh Pasal 58 ayat (3), besaran tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya bagi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pavakurnbuh ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakurnbuh; Bahwa beberapa ketentuan yang terdapat pada Perwako Nomor: 01 Tahun 2017 ada yang perlu ditambah sehingga Perwako tersebut perlu diganti
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahuri 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Payakurnbuh Nomor 07 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Nomor 03 Tahun 1986
KETENTUAN UMUM, BESARAN TUNJANGAN-TUNJANGAN DAN PENGHASILAN LAINNYA, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
PERWAKO NOMOR 1 TAHUN 2017
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun 2018
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun
2OI8 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagr Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2Ol9 belum mengakomodir ketentuan
mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat
yang diangkat melaksanakan tugas Sekretaris Daerah,
pejabat yar'g merangkap sebagai Pelaksana Tugas dan
pejabat struktural yang diberhentikan dari jabatannya
dikarenakan perarnpingan organisasi, maka perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Bagr Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010; Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun 2018; Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penyisipan Pasal 14A dan Pasal 14B, penyisipan Pasal 15A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 85 Tahun 2018 diubah.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
