Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Aggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah memuat tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah; 3. Dasar Pengajuan Permintaan Pembayara; 4. Pengaturan Pembayaran Belanja; 5. Ketentuan Transaksi Tunai dan Non Tunai; 6. Uang Persedian; 7. Pengelolaan Pembayaran SPJ Dibayar Dimuka; 8. Tambahan Uang Persedian; 9. Prosedur Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM; 10. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; 11. Pelaporan Keuangan; dan 12. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjarmasin

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

02 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

03 Januari 2019

Tanggal Berlaku

03 Januari 2019

Sumber

BD.2019/No.1

Subjek

APBD

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjarmasin

Bidang

Halaman ini telah diakses 594 kali

FILE-FILE PERATURAN

19pwkotabanjarmasin001 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

APBD

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2019/No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Aggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah memuat tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah; 3. Dasar Pengajuan Permintaan Pembayara; 4. Pengaturan Pembayaran Belanja; 5. Ketentuan Transaksi Tunai dan Non Tunai; 6. Uang Persedian; 7. Pengelolaan Pembayaran SPJ Dibayar Dimuka; 8. Tambahan Uang Persedian; 9. Prosedur Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM; 10. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; 11. Pelaporan Keuangan; dan 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521