Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
bahwa untuk keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah; bahwa diperlukan pengaturan sebagai pedoman
penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perumahan; Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Pembentukan Tim Verifikasi; Tahapan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
Jumlah Halaman: 10 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang ketentuan Umum, Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Agrobisnis pada Dinas Pertanian Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kota Semarang perlu
mengembangkan pertanian melalui optimalisasi
pemanfaatan aset daerah; bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang, pada Dinas Daerah dapat
dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Perangkat Daerah induknya; bahwa dalam rangka optimalisasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Wali Kota
Semarang Nomor 126 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kebun Dinas Pertanian Pada Dinas Pertanian
Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Agrobisnis pada Dinas Pertanian Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 114 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 126 Tahun 2016 dicabut.
10 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2024
ARSIP STATIS - ALIH MEDIA - METODE KONVERSI - PEDOMAN
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 31, BD 2024/498
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
ABSTRAK:
Dalam rangka preservasi arsip statis guna memudahkan akses serta menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis, perlu dilakukan alih media arsip statis dengan metode konversi dari bentuk asli ke bentuk digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk melaksanakan Pasal 52 Perda Kota Samarinda No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan untuk menjamin pelaksanaan konversi arsip ke dalam format digital dengan baik, harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan teknis agar menghasilkan salinan digital autentik sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Perwali Kota Samarinda tentang Pedoman Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi di Lingkungan Pemkot Samarinda.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perda Kota Samarinda No. 1 Tahun 2019;
1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan Konversi Arsip Statis ke Dalam Format Digital; 3. Pasca Konversi; 4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
24 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 31, BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 32
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Rumah Ibadat
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tata cara pendirian rumah ibadat dan pemanfaatan bangunan gedung untuk rumah ibadat telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007; b.bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Politik Dan
Pemerintahan Umum Nomor 200.6.5/e-227/Polpum
perihal Penjelasan Terhadap Frasa “Masyarakat Setempat”,
maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Rumah Ibadat perlu
ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Surabaya tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pendirian Rumah Ibadat Dan Pemanfaatan Bangunan
Gedung Untuk Rumah Ibadat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; 8. Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Rumah Ibadat (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 58); 11. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 13); 12. Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 93); 13. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 90).
Materi pokok : Mengubah Ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Rumah Ibadat
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Rumah Ibadat
Jumlah halaman : 5 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Denpasar Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 31, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 31
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan
perekonomian di Kota Denpasar, perlu adanya peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bhukti Praja
Sewakadarma dalam menunjang pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah
Bhukti Praja Sewakadarma sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga
perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020
Ketentuan Umum,Penugasan,Pengelolaan tanah dan bangunan,Penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu,Tanggung jawab,
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
-
-
10 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2024;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2024.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Wilayah Kemantren Dan Kelurahan Di Kemantren Mantrijeron, Wirobrajan, Jetis, Dan Gondokusuman
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan terhadap batas wilayah Kelurahan, diperlukan pengaturan mengenai batas wilayah
Kemantren dan Kelurahan; bahwa penegasan dan penetapan batas wilayah Kemantren
dan Kelurahan diperlukan guna meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat; bahwa pengaturan mengenai batas wilayah Kemantren dan
Kelurahan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kemantren dan Kelurahan di Kemantren Mantrijeron, Wirobrajan, Jetis, dan Gondokusuman Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tahapan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah; Objek Penegasan Batas Wilayah Kemantren dan Kelurahan; Deskripsi Batas Wilayah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Jumlah Halaman: 47 hlm. Lampiran: 18 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kota Salatiga
ABSTRAK:
bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui
penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan,
dan penyesuaian sistem kerja; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, professional, efektif dan efisien, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan
Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan
Fungsional; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Sistem Kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Salatiga;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
60 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang pada DInas Perhubungan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan angkutan
massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan
orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan
serta mewujudkan tata kelola BRT Trans Semarang yang baik
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Trans Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana telah
diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Perangkat Daerah induknya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans
Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 106 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 dicabut.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
