PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menemukan 38 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018
Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Air Soft Gun dan Paintball

Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Perka Polri No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan