Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa di Kabupaten Semarang, serta dalam
upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, telah
ditetapkan beberapa Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan,
terutama setelah dilakukan monitoring dan evaluasi
pemberian bantuan keuangan pada Pemerintah Desa,
beberapa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran dan Kriteria Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Perencanaan, Pencairan, Pelaksanaan, Penggunaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 18 Tahun 2013, Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Bupati Semarang Nomor 46 Tahun 2018, Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 75 Tahun 2022 dicabut.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 29 Tahun 2024
Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dalam rangka penetapan nilai dan kelas jabatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayaagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor ; B/807/M.SM.02.00/2023 hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2017; PP NO 49 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 12 Tahun 2008; PERMENPAN&RB NO 34 Tahun 2011; PERMENPAN&RB NO 39 Tahun 2013; PERMENPAN&RB NO 1 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun
2021; PERDA NO 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2024.
Lampiran File: 119 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 29 Tahun 2024
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2024 (29)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU NO 29 Tahun 1956, UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO 2 Tahun 2020, UU NO 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP NO 74 Tahun 2012, PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP NO 1 Tahun 2018, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP NO 1 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, PP No 1 Tahun 2024, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permendagri No 52 Tahun 2012, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 78 Tahun 2020, Permendagri No 15 athun 2023, PERDA Kab Gorontalo No 3 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan, serta penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan keberlanjutan, maka diperlukan dasar hukum dalam upaya penanggulangan kemiskinan jangka panjang dan penurunan angka stunting melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah yang terintegrasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 6 Tahun 2003, UU No 11 Tahun 2009, UU No 13 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2024, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Perpres No 15 Tahun 2010, Permendagri No 53 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, prinsip, tujuan, sasaran dan ruang lingkup, kelembagaan, tugas, wewenang dan kewajiban TKPKD TKPK kecamatan dan TPK Desa/kelurahan, koordinasi dan konsultasi penanggulangan kemiskinan daerah, RPKD dan RAT-PKD, unit terpadu LDPK, tata cara, mekanisme dan prosedur PDKDB, prioritas program/sub kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah, partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat dan badan usaha, sistem penanggulangan kemiskinan daerah, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, anggaran penanggulangan kemiskinan daerahm monitoring, evaluasi dan pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2024.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas
desa yang sudah ada dengan keberagamannya, perlu
menetapkan batas desa; bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, dan
memberikan kepastian hukum terhadap batas desa suatu
desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan
kegiatan penetapan batas desa di wilayah Kecamatan
Bonorowo Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil
penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas
Desa di Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Penetapan dan Penegasan Desa dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
62 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Dinas
Lingkungan Hidup; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Boyolali dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 119 Tahun 2021 dicabut.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 28 Tahun 2024
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH MARGA JAYA INDAH KECAMATAN PAGAR DEWA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan
Penegasan Batas Tiyuh Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar
Dewa.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 50 Tahun 2008; UU NO. 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 45 Tahun 2016.
Peraturan PERNUP ini menetapkan mengenai Peraturan bupati tentang penetapan dan penegasan batas tiyuh marga jaya indah kecamatan pagar dewa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Lampiran File: 10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 28 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pesawaran No. 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 666
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja; dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tu gas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Pesawaran
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 33 Tahun 2007; UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; UU NO. 30 Tahun 2014; UU NO. 1 Tahun 2022; UU NO. 20 Tahun 2023; PP NO. 18 Tahun 2016; PP NO. 12 Tahun 2019; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; PEMENDAGRI 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016; PERDA NO 4 Tahun 2021; PERBUP NO. 28 Tahun 2023.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024. Uraian lebih lanjut Perubahan APBD dimaksud sebagaimana, tercantum dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2024
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 97 Tahun 2023 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2024
telah diatur Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah bahwa Pergeseran anggaran antar
organisasi, antar unit organisasi, antar
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis
belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda
tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran
antar obyek belanja dan/atau antar rincian
obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 dilakukan melalui perubahan
Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3)
Pergeseran anggaran antar obyek belanja
dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala
Daerah, ayat (4) Pergeseran anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA
SKPD, ayat (5) Perubahan Perkada tentang
penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam
rancangan Perda tentang perubahan APBD
atau ditampung dalam laporan realisasi
anggaran, ayat (6) Perubahan Perkada
tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam
laporan realisasi anggaran apabila: a. tidak
melakukan perubahan APBD atau
b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya
Perda tentang perubahan APBD dan ayat (7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pergeseran anggaran diatur dalam Perkada
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. bahwa dengan adanya penambahan
pendapatan di Bantuan Keuangan pada
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah
Daerah Provinsi dan penuangan anggaran
bersumber Bantuan Keuangan Khusus dari
Pemerintah Daerah Provinsi tersebut,
pergeseran antar rekening, perubahan uraian
dalam sub rincian objek belanja OPD,
perubahan antar rincian objek belanja OPD,
Peraturan Bupati Kulon Progo sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
Dasar Hukum:1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2021 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97
Tahun 2023
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23
Tahun 2024 ;
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah
Rp1.805.708.185.937,00 bertambah sebesar Rp29.203.317.114,00 menjadi
Rp1.834.911.503.051,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 7 HLM,
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
