Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peta Batas Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran, yang meliputi: Ketentuan Umum; Batas Wilayah; Peta Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 350 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Perda Kab. Karwang No. 19 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang penyelenggaraan pendidikan Dasar daerah .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaiamana telah diubah dengab PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2018; Perda Kab. Karawang No. 19 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengelolaan Pendidikan , Penyelenggaraan Pendidikan Formal, dan Ketntuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 349 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perda Kab. Karawang No. 19 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal di Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) Uu Dasar Negara RI Tahun 1945; UU NO. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2018; Perda Kab. Karawang No. 19 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Satuan PNF, Nama Lembaga, Pesera Didik, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Evaluasi Dan Pelaporan, Pengawasan Badan Pembinaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 348 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak Di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (40 Perda kab. Karawang No. 19 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Pebup tentang Penyelenggaraan dan penegelolaan Pendidikan Anak Usia Dini formal berbentuk taman kanak kanak di Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 tahun 2014 sebagaiamana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan kebudayaan No. 18 tahun 2016; Perda Kab. Karawang No. 19 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Paud, Pengelolaan Paud, Pendirian Dan Perizinan Paud, SPM Pendidikan Paud, Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 347 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Guru
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) pasal 13 ayat (2) Pasal 15 ayat (2) Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang peraturan pelaksanaan Perda kab. Karawang No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Guru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU dasar Negara Ri tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Kegiatanh Dan Rencana Program, Pemberian Penghargaan, Fasilitas Guru Yang Memiliki Hak kekayaan Intelektual, Tatacara Pengenaan Sankai Administrasi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 346 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (20 Pasal 15 ayat (3) pasal 26 huruf b Pasal 30 ayat (3) Pasal 40 ayat ($) Pasal 49 ayat (3) Pasal 83 ayat (4) Pasal 88 ayat (3) Perda kab. Karawang No. 7 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang peraturan pelaksanaan Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan keolahragaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kab. Karwang No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Rencana Strategis Keolahragaan daerah, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Daerah, Penghargaan, Pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 345 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan maka perlu menetapkan Perbup tentang penyelenggaraan sistem manajemen keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah .
Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 tahun 2008 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; Uu No. 23 tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; Permen Komunikasi dan Informasi No. 4 Tahun 2016; Perbasib dan Sandi Negara No. 8 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Aset Informasi, Aset Pengolahan Informasi, Penyimpanan Informasi, Kategorisasi Sistem Elektronik, Penyelenggaraan SMKI, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
65 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 344 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja
ABSTRAK:
Bahwa salah satu kebijakan terhadap pekerjaan Migran Indonesia dan keluarga pemberian bantuan kepada pekerja Migran Indonesia dan keluarga maka perlu menetapkan Perbup Tentang tata cara pemberian perlindungan pekerjaan Migran Indinesia setelah bekerja.
Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 tahun 1950 sebagaiamana telah diuabah dengan UU No. 4 tahun 1968 UU No. 18 Tahun 2017 ; UU No. 23 tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 7 Tahun 2021; Perda kab. Karawang No. 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum , Penerimaan bantuan Pemerintah Daerah, Jenis Bantuan, Tatacara Pemberian Bantuan, Penyerahan Bantuan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 343 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekolah Ramah Anak
ABSTRAK:
Bahwa dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses mengajar aman nyaman bebas dari kekerasan dan diskriminasi untuk memenuhi hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan maka perlu menetapkan Perbup tentang sekolah ramah anak .
Dasar HUkum Peraturan Ini Adalah pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1968 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban Sekolah Ramah Anak, Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, Indokator Sekolah Ramah Anak, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 342 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak hak anak berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b dan huruf e Perda kab. Karawang No. 4 Tahun 2016; maka perlu menetapkan Perbup tentang Kec. layak anak dan desa /kelurahan layak anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 20114 sebagaiamana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; Peremn Pemberdayaab Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Indokator Kecamatan Layak Anak Dan Indikator Desa Kelurahan Layak Anak, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
12 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
