PERBUP Kab. Karawang No. 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan
Manajemen Satuan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah
Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri
Terbuka dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap
Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
penyelenggaraan pendidikan di daerah dilakukan
untuk menjamin pelayanan pendidikan secara merata agar
dapat mencerdaskan masyarakat di daerah yang dilakukan
dengan pengelolaan pendidikan secara efektif, efisien, dan
akuntabel; dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pendidikan di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten
Karawang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karawang telah mengalokasikan anggaran yang
diperuntukkan untuk kegiatan pengelolaan dana peningkatan
mutu dan manajemen satuan pendidikan; untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian
hukum dalam kegiatan pengelolaan dana peningkatan mutu
dan manajemen satuan pendidikan agar sesuai prinsip
pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan pengaturan
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan Pada
Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri,
Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah
Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun
2019;
Dalam
Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan
Manajemen Satuan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah
Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri
Terbuka dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap
Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang pengelola kegiatan, sumber dana, besaran dan peruntukan anggaran, penerima peningkatan manajamen dan mutu jenjang SD dan SMP, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban penggunaan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2025.
Peraturan Bupati
Karawang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan
Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama
Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (Berita
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 3), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal
8 ayat (4), Pasal 14, dan Pasal 16 Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian
Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023
tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
Investasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, Tata Cara Pengajuan Permohonan, Verifikasi dan Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Pengenaan Sanksi Administratif, Jangka Waktu dan Frekuensi Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2025.
25 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jabatan dan Kelas Jabatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya meningkatkan efektifitas
dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu
adanya jabatan dan kelas jabatan sebagai dasar
kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur
Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi
pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan
tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi
pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Jabatan dan Kelas Jabatan; bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 Tanggal 8
Januari 2024 Hal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Instansi Daerah dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
B/1470/M.SM.02.00/2024 Tanggal 19 Oktober 2024
Perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Brebes, Pemerintah Daerah telah
mendapatkan hasil evaluasi dan persetujuan serta
penetapan kelas jabatan dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi
Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan dan
Kelas Jabatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penetapan Kelas Jabatan dan ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2019 dicabut.
100 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pemenuhan
pelayanan dasar secara adil dan merata sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; bahwa dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan
pelayanan dasar yang berkualitas dan tepat waktu perlu
menerapkan standar pelayanan minimal; bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan
pemenuhan pelayanan dasar minimal perlu menyusun rencana
aksi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024.
Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Renaksi Penerapan SPM Tahun 2024-2026; Pemantauan Dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.
164 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Batang Nomor 93 Tahun 2021 dicabut.
18 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja dengan Pendanaan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jombang
ABSTRAK:
sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dalam menetapkan sasaran penerima manfaat, dengan mempertimbangkan kriteria peserta pelatihan dan jenis pelatihan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 11 Tahun 1995, UU No 13 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014, PP No 37 Tahun 2023, Permenkeu No 72 Tahun 2024
pedoman penetapan sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan yang bersumber dari dana DBHCHT yang memuat kriteria peserta dan jenis pelatihan kerja, kewenangan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025.
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2025
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati
Karawang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pembeian
Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 8), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2025.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik - Integratif
ABSTRAK:
peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam
pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan
oleh kualitas perkembangan anak selama periode Usia dini
yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun; untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan,
gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional,
spiritual, perlindungan, dan kesejahteraan perlu dilakukan
pengawasan secara bersama-sama; dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat; perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan
Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
Dalam
Peraturan Bupati ini diatur tentang
penyelenggaraan reklame dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; prinsip pengembangan anak usia dini holistik integratif; strategi, sasaran dan penyelenggaraan; layanan pengembangan anak usia dini holistik - integratif; layanan pendidikan; layanan perlindungan, pengaduhan dan kesejahteraan anak; layanan pemenuhan kesehatan dan gizi anak usia dini; pembentukan dan tanggung jawab gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik - integratif; rencana aksi daerah pengembangan anak usia dini holistik - integratif; pelaporan dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2025.
17 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat
yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan
dengan memperhatikan keselamatan pasien dan
masyarakat, perlu pengaturan tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pusat kesehatan
masyarakat; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Brebes dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 33 Tahun 2023
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan
Masyarakat Pada Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan
dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 33 Tahun 2023 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2025
Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / OrganisasiKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Magelang No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016; sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun
2024; Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.
Mencabut Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Magelang
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
