Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan gaji dan tunjangan
pegawai, penyesuaian belanja dana alokasi umum yang
ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum, dana
alokasi khusus fisik dan non fisik Tahun Anggaran 2025
dan perubahan rincian obyek pada Perangkat Daerah
karena kegiatan mendesak lainnya maka Peraturan Bupati
Brebes Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 113 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2024; Peraturan Bupati Brebes Nomor 113 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2025.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 113 Tahun 2024 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Batang Nomor 113 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 116 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 117 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 dicabut
45 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2025
Perbup Kab. Kendal No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan negara, merupakan wujud dari pengelolaan
keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat; bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang perlu
melakukan Penyesuaian Pendapatan Transfer Pusat dan
Daerah serta pergeseran anggaran antar obyek belanja
dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam
obyek belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaian kembali; bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan
menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan
adanya perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan
Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dipandang sudah tidak sesuai
dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan
perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 7, peerubahan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8, perubahan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9, perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2025.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Fasilitasi Pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah
ABSTRAK:
bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu
bentuk pendidikan keagamaan non formal yang telah
memberi kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa
yang keberadaannya tidak hanya menjadi pelengkap
pendidikan formal, tetapi mampu melahirkan generasi
bangsa berkarakter, berwawasan kebangsaan dan
menguasai ilmu agama Islam; bahwa dalam rangka pelaksanaan pada upaya
penyelenggaraan dan pengelolaan Madrasah Diniyah
Takmiliyah, maka perlu fasilitasi yang tepat untuk
pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam pengembangan Madrasah Diniyah
Takmiliyah, perlu pengaturan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pengembangan
Madrasah Diniyah Takmiliyah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembinaan kepada MDT, Pemberdayaan MDT, Pelaksanaan Rekognisi MDT, Pelaksanaan Afirmasi MDT, Pembentukan Tim Fasilitasi Pengembangan MDT, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2025.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2025
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Batang No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PERBUP Kab. Batang No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PERBUP Kab. Batang No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
PERBUP Kab. Batang No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Lingkungan Hidup
PERBUP Kab. Batang No. 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 97 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 98 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 99 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 100 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 101 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 108 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 109 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 110 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 111 Tahun 2021; Peraturan Bupati Batang Nomor 112 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 118 Tahun 2021 dicabut.
133 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan
yang layak dan kesejahteraan sosial sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan kebijakan yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
dan orang tidak mampu sebagai perwujudan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia; bahwa dalam rangka pemberian bantuan usaha ekonomi
produktif dapat dilaksanakan tepat sasaran dan terarah, perlu
adanya petunjuk teknis pelaksanaan bantuan usaha ekonomi
produktif; bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah perlu
memberikan fasilitas bantuan permodalan dalam bentuk
bantuan usaha ekonomi produktif; perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023;
Dalam
Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang bantuan usaha ekonomi produktif, mekanisme bantuan usaha ekonomi produktif, pengelolaan bantuan usaha ekonomi produktif, monitoring, evaluasi dan pengawasan, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2025.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2025.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang
memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya
tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja; bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah
satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara untuk
meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan
bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil
Negara berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, insentif
pemungutan pajak dan retribusi hanya dapat dilaksanakan
sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai
penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah
mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi
pemungutan pajak dan retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur
Sipil Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pemberian TPP, Kriteria dan Penetapan Besaran TPP, Penilaian TPP, Pengurangan TPP, Pembayaran TPP, Aplikasi Pengelolaan Kinerja dan Presensi Elektronik, Penghentian Pemberian TPP, Monitoring dan Evaluasi, Keberatan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2024 dicabut.
20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Batang Nomor 94 Tahun 2021 dicabut.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 36 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 2002, UU No 26 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 52 Tahun 2000, PP No 16 Tahun 2021, PP No 46 Tahun 2021, Peraturan Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo, dan Kepala BKPM No 18 Tahun 2009, No 07 Tahun 2009, No 19 Tahun 2009, No 3 Tahun 2009, Permenkominfo No 5 Tahun 2021, Perda Kab. Jombang No 1 Tahun 2024, Perda Kab. Jombang No 6 Tahun 2024
pedoman penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
